Kebijakan Pemerintah kabupaten Sukabumi periode 2005-2010 terhadap proses pemekaran di Kabupaten Sukabumi

Berikut ini adalah Makalah Kebijakan Pemerintah Daerah dengan analisis terhadap proses pemekaran di kabupaten Sukabumi.

Judul :

Kebijakan Pemerintah kabupaten Sukabumi periode 2005-2010 terhadap proses pemekaran di Kabupaten Sukabumi

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

[read more bab I]

METODOLOGI PENULISAN

Metode pengkajian yang digunakan di dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan tipe analisis yang dilakukan menggunakan tipe deskriptif kualitatif, di mana penulis mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wacana-wacana mendalam terhadap





[readmore bab II]


Agar diperoleh pemahaman yang baik tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian, ciri dan fase dari sebuah Kebijakan Publik.

3.1     Pengertian, dan Fase Kebijakan Publik
3.1.1    Pengertian Kebijakan Publik

Berkaitan dengan definisi Kebijakan Publik, terdapat banyak batasan dan definisi yang bisa didapatkan dari literaratur-literatur ilmu politik maupun administrasi. Namun banyaknya pendapat tersebut tidaklah berarti telah memberikan makna yang simpang siur atau pertentangan persepsi tentang Kebijakan Publik. Perbedaan justeru terjadi hanya pada kedalaman analisis di dalam merumuskan batasan-batasan Kebijakan Publik itu sendiri. Kendati pada kenyataannya bahwa definisi atau batasan sedemikian banyaknya, namun untuk keperluan analisis didalam tulisan ini akan dikemukakan berapa saja dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, diantaranya adalah Robert Eyestone (Winarno,1989) yang berpendapat bahwa secara luas Kebijakan Publik itu dapat didefinisikan sebagai berikut : Kebijakan Publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini memiliki kelemahan karena mengandung pengertian yang demikian luasnya dan sangat tidak kongkrit karena tidak memuat secara spesifik bagaimana hubungan yang dimaksud. Batasan lain tentang Kebijakan Publik ini diberikan secara simpel oleh Thomas R.Dye (Winarno,1989) yang mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai berikut : Kebijakan Publik adalah apa saja yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sekalipun batasan ini dirasakan agak tepat, akan tetapi batasan ini tidak cukup mengakui bahwa mungkin terdapat adanya perbedaan yang signifikan antara apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah.

[readmore bab III]

PEMBAHASAN

4.1    Kebijakan Pemekaran Daerah

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

[readmore bab IV]

KESIMPULAN

Dari Penjabaran kajian kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kabupaten Sukabumi telah berperan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:
1.Pemerintahan Kabupaten Sukabumi telah mengajukan draf pemekaran kab. Sukabumi yang sudah dilengkapi dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

[readmore bab V]

kata Pengantar
[pengantar]


COVER :


KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PERIODE 2005 – 2010 TERHADAP PROSES PEMEKARAN
DI KABUPATEN SUKABUMI


Oleh   :
INTAN NUANSA HERMAN
SUSI MASYATI

editor :
Geri Sugiran AS


SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
STISIP SYAMSUL ULUM SUKABUMI
2009


[judul] [bab I] [bab II] [bab III] [bab IV] [bab V] [kata pengantar]

DAFTAR PUSTAKA

http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Summary_Report_on_Pemekaran_Wilayah_Arif_Roesman Effendy2009.pdf

http://www.republika.co.id/berita/67497/Dewan_dan_Pemkab_Dukung_Pemekaran_Sukabumi
Winarno,B. 1989, Teori Kebijaksanaan Publik, Pusat Antar Universitas Studi Sosial : Yogyakarta.

http://bappeda.kabupatensukabumi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=49&limit=1&limitstart=9

Putra,F. 2001, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik : Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Dunn,W.N. 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan/ Penyunting Muhadjir Darwin dkk), Gadjah Mada University Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang  persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

1 comment:

Anonymous said...

[url=http://ivlkrwnnz.com]ySdtwGEjsn[/url] , rUePGEGGGJNyu , http://hhmgziigpu.com